Udara panas menyengat. Aku berjalan di depan deretan rumah sederhana. Rumah darurat bagi para pengungsi lumpur Lapindo. Dari sela rumah muncul seraut wajah yang sudah aku kenali. Wajah yang kurus dan tampak berbinar melihatku.
“Wah sudah lama tidak kesini, saya sampai kangen,” katanya bahasa Jawa kromo.
“Maaf pak saya banyak acara sehingga tidak sempat kemari.” Jawabku. Bapak itu menyalami aku dengan penuh semangat.
“Tinggal pak romo lho yang masih setia kemari,” katanya basa basi
“Ah ada-ada saja. Kan masih banyak orang kemari,”
“Tidak.” jawabnya cepat. “Dulu pada awalnya memang masih banyak orang kemari. Ada artis, pejabat dan para ulama. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang mau membantu kami.”
“Ya mungkin mereka juga repot pak.”
“Saya bersyukur pak romo masih mau kemari. Pak romo satu-satunya orang yang masih setia mendampingi kami.”
“Bagaimana anak bapak,” kataku mengalihkan pembicaraan yang tidak ada gunanya.
“Baik. Dia naik kelas.” Jawabnya bangga. “Syukurlah dulu dibantu sama pak romo.” Kami berjalan menyusuri deretan rumah. Seorang ibu tua berdiri di depan pintu.
“Nak romo kok tumben datang.” Aku menyalami dan tersenyum. “Bagaimana ini nak kok ganti rugi belum turun. Kami ini harus makan apa kalau seperti ini?” keluhnya. Aku hanya menghela nafas panjang. Tidak tahu apa yang harus aku katakan. Sisa 80% ganti rugi kurban lumpur yang dijanjikan akan dibayar belum juga dibayar. Sudah banyak janji dan pendapat yang dilontarkan dalam media tapi realisasi masih dalam impian. Para kurban lumpur Lapindo masih berharap ada pemerintah yang peduli.
Beberapa orang muncul dan menyapaku. Sejak desember 2006 aku memang sudah sering muncul di pasar baru Porong. Kini mereka sudah pindah ke sebuah lahan baru yang merupakan hasil usaha mereka sendiri. Mereka menempati rumah-rumah darurat asal dapat untuk berlindung dari panas matahari dan embun di malam hari. Bila hujan nanti entah apa jadinya rumah mereka. Beberapa orang bersyukur meski aku beda agama dan rumahnya jauh tapi masih peduli pada mereka.
Ketika masih di pasar baru Porong dulu ada banyak orang berkunjung ke pasar baru dengan aneka alasan. Mulai dari artis, tokoh HAM, aktifis kemanusiaan, LSM, wartawan dalam dan luar negeri, politikus, pejabat dan aneka status lainnya. Tidak jarang mereka datang membawa spanduk sehingga banyak spanduk terbentang disana. Tapi dengan berjalannya waktu semakin jarang orang datang. Satu dua orang masih berusaha membangun relasi dengan para pengungsi dengan mengunjunginya, tapi semakin banyak orang lupa akan keberadaan dan masalah kurban lumpur Lapindo. Mereka seolah harus berjuang sendiri untuk menuntut hak mereka yang dirampas.
Pemerintahan berganti. Setiap ada pencalonan pemerintahan baru selalu ada janji yang dilontarkan ke berbagai media. Tapi setelah menjadi penguasa maka semua janji itu dilupakan bahkan muncul keputusan-keputusan yang merugikan para kurban. Setelah SP3 muncul lalu muncul pendapat bahwa kasus lumpur Lapindo adalah kasus bencana alam. Pemerintah akan menggunakan APBN untuk memberi ganti rugi. Bila hal ini dilaksanakan maka para kurban akan rugi besar. Bila dalam status bencana maka tidak akan ada ganti rugi akibat melainkan sumbangan pemerintah yang besarnya sudah diatur dalam kepres dan UU. Melihat ini kita bisa tahu keberpihakan pemerintah.
Kasus semburan lumpur akibat pengeboran Lapindo Inc bukanlah satu-satunya kasus di negara ini dimana perusahaan besar merugikan rakyat. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat sering kali lebih berpihak pada pemilik modal. Memang pemerintah membutuhkan pengusaha tapi apakah pemerintah akan menutup mata bila mereka berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat jelata?
“Wah sudah lama tidak kesini, saya sampai kangen,” katanya bahasa Jawa kromo.
“Maaf pak saya banyak acara sehingga tidak sempat kemari.” Jawabku. Bapak itu menyalami aku dengan penuh semangat.
“Tinggal pak romo lho yang masih setia kemari,” katanya basa basi
“Ah ada-ada saja. Kan masih banyak orang kemari,”
“Tidak.” jawabnya cepat. “Dulu pada awalnya memang masih banyak orang kemari. Ada artis, pejabat dan para ulama. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang mau membantu kami.”
“Ya mungkin mereka juga repot pak.”
“Saya bersyukur pak romo masih mau kemari. Pak romo satu-satunya orang yang masih setia mendampingi kami.”
“Bagaimana anak bapak,” kataku mengalihkan pembicaraan yang tidak ada gunanya.
“Baik. Dia naik kelas.” Jawabnya bangga. “Syukurlah dulu dibantu sama pak romo.” Kami berjalan menyusuri deretan rumah. Seorang ibu tua berdiri di depan pintu.
“Nak romo kok tumben datang.” Aku menyalami dan tersenyum. “Bagaimana ini nak kok ganti rugi belum turun. Kami ini harus makan apa kalau seperti ini?” keluhnya. Aku hanya menghela nafas panjang. Tidak tahu apa yang harus aku katakan. Sisa 80% ganti rugi kurban lumpur yang dijanjikan akan dibayar belum juga dibayar. Sudah banyak janji dan pendapat yang dilontarkan dalam media tapi realisasi masih dalam impian. Para kurban lumpur Lapindo masih berharap ada pemerintah yang peduli.
Beberapa orang muncul dan menyapaku. Sejak desember 2006 aku memang sudah sering muncul di pasar baru Porong. Kini mereka sudah pindah ke sebuah lahan baru yang merupakan hasil usaha mereka sendiri. Mereka menempati rumah-rumah darurat asal dapat untuk berlindung dari panas matahari dan embun di malam hari. Bila hujan nanti entah apa jadinya rumah mereka. Beberapa orang bersyukur meski aku beda agama dan rumahnya jauh tapi masih peduli pada mereka.
Ketika masih di pasar baru Porong dulu ada banyak orang berkunjung ke pasar baru dengan aneka alasan. Mulai dari artis, tokoh HAM, aktifis kemanusiaan, LSM, wartawan dalam dan luar negeri, politikus, pejabat dan aneka status lainnya. Tidak jarang mereka datang membawa spanduk sehingga banyak spanduk terbentang disana. Tapi dengan berjalannya waktu semakin jarang orang datang. Satu dua orang masih berusaha membangun relasi dengan para pengungsi dengan mengunjunginya, tapi semakin banyak orang lupa akan keberadaan dan masalah kurban lumpur Lapindo. Mereka seolah harus berjuang sendiri untuk menuntut hak mereka yang dirampas.
Pemerintahan berganti. Setiap ada pencalonan pemerintahan baru selalu ada janji yang dilontarkan ke berbagai media. Tapi setelah menjadi penguasa maka semua janji itu dilupakan bahkan muncul keputusan-keputusan yang merugikan para kurban. Setelah SP3 muncul lalu muncul pendapat bahwa kasus lumpur Lapindo adalah kasus bencana alam. Pemerintah akan menggunakan APBN untuk memberi ganti rugi. Bila hal ini dilaksanakan maka para kurban akan rugi besar. Bila dalam status bencana maka tidak akan ada ganti rugi akibat melainkan sumbangan pemerintah yang besarnya sudah diatur dalam kepres dan UU. Melihat ini kita bisa tahu keberpihakan pemerintah.
Kasus semburan lumpur akibat pengeboran Lapindo Inc bukanlah satu-satunya kasus di negara ini dimana perusahaan besar merugikan rakyat. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat sering kali lebih berpihak pada pemilik modal. Memang pemerintah membutuhkan pengusaha tapi apakah pemerintah akan menutup mata bila mereka berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat jelata?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar