Drijakara SJ (13 Juni 1913-11 Februari 1967), seorang imam Serikat Jesus, dalam buku “Percikan Filsafat” merumuskan tanggungjawab adalah kewajiban yang menanggung bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah sesuai dengan tututan kodrat manusia. Orang yang bertanggungjawab berarti dia berani menentukan apa yang akan dikerjakan. Untuk menentukan apa yang diperbuatnya maka dia harus orang menjadi orang merdeka, sebab bila tidak merdeka maka dia tidak dapat menentukan apa yang harus dikerjakannya. Orang diperkosa adalah orang yang tidak merdeka maka dia tidak dapat diminta untuk bertanggungjawab bila akhirnya dia hamil akibat perkosaan itu. Untuk bertanggungjawab juga orang harus mempunyai akal budi yang cukup. Orang gila tidak dapat dituntut untuk bertanggungjawab bila dia membakar rumah, sebab dia tahu bila api dapat membakar rumah.
Tanggungjawab terkait dengan kemerdekaan dan pilihan bebas. Orang dapat memilih untuk minum arak atau tidak. Bila dia memilih minum arak lalu mabuk dan pada saat mabuk dia merusak rumah, maka dia harus bertanggungjawab, sebab pada awal dia sudah tahu bahwa minum arak dapat membuatnya mabuk. Dia juga tahu bahwa bila mabuk dia dapat melakukan hal-hal yang diluar kontrol akal budi. Maka tindakan perusakan rumah akibat mabuk sebetulnya sudah dapat diketahui sejak awal. Maka sejauh orang itu bebas dan dapat menggunakan akal budinya maka dia harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
Memang ada perbuatan yang dilakukan karena kewajiban. Menurut Drijakara kewajiban adalah kebaikan yang dengan keharusan dibebankan kepada kita yang merdeka untuk dilaksanakan. Misalnya kewajiban menjalankan aturan agama. Dalam hal ini kita bukan menjadi orang tertindas, sebab kewajiban itu baik untuk perkembangan iman kita. Demikian pula kewajiban belajar dan sebagainya. Kebaikan ini merupakan tuntutan agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Kewajiban juga membuat kita menghargai manusia lain, misalnya kewajiban antri. Ini bukan penindasan tapi kita menghargai sesama sebagai manusia yang juga mempunyai kepentingan yang sama dengan kita.
Apakah penguasa kita adalah orang yang bertanggungjawab? Para anggota dewan adalah orang yang dengan sadar dan bebas mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Dia tahu bahwa tugas anggota dewan perwakilan rakyat adalah mewakili rakyat yang memilihnya, membuat tata aturan agar masyarakat dapat hidup bersama lebih baik, menjadi kepanjangan lidah rakyat yang diwakilinya dan masih banyak lagi. Apakah para anggota dewan itu sudah melakukan kewajibannya sebagai anggota dewan? Sering kali hal yang diributkan hanya soal hak bukan kewajibannya. Hak untuk mendapatkan ruang kerja yang megah. Mobil dinas yang baru. Jaminan hidup yang lebih baik dan lain sebagainya. Akibat terlalu memikirkan hak apa yang akan diperolehnya maka dia mengabaikan kewajibannya dan tidak mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah didapatnya dari rakyat yang memilihnya.
Hal semacam ini tidak saja terjadi pada anggota dewan perwakilan rakyat. Banyak penguasa yang bertindak sama. Mereka sangat sulit bila dimintai pertanggungjawaban atas jabatan dan tugas yang disandangnya. Kasus Sumiati yang disiksa majikannya di Madinah menjadi kasus yang dilemparkan kian kemari tapi tidak ada satu pun orang yang berani mengatakan “Saya bertanggungjawab atas kasus ini.” Dalam diskusi kasus ini orang cenderung saling melemparkan tanggungjawab pada pihak lain. Demikian pula dalam kasus kecelakaan kereta api yang menelan banyak kurban, lumpur Lapindo dan masih banyak lagi dimana tidak ada satu pun orang yang berani mengatakan bahwa dialah yang bertanggungjawab. Kalau toh ada orang yang dinyatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab biasanya adalah orang kecil dengan jabatan rendah. Padahal orang berjabatan rendah biasanya orang tidak bebas, sebab dia tidak mampu melawan apa kata atasan. Maka negeri ini akan terus kacau sejauh tanggungjawab masih menjadi sesuatu yang dihindari oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab.
Tanggungjawab terkait dengan kemerdekaan dan pilihan bebas. Orang dapat memilih untuk minum arak atau tidak. Bila dia memilih minum arak lalu mabuk dan pada saat mabuk dia merusak rumah, maka dia harus bertanggungjawab, sebab pada awal dia sudah tahu bahwa minum arak dapat membuatnya mabuk. Dia juga tahu bahwa bila mabuk dia dapat melakukan hal-hal yang diluar kontrol akal budi. Maka tindakan perusakan rumah akibat mabuk sebetulnya sudah dapat diketahui sejak awal. Maka sejauh orang itu bebas dan dapat menggunakan akal budinya maka dia harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
Memang ada perbuatan yang dilakukan karena kewajiban. Menurut Drijakara kewajiban adalah kebaikan yang dengan keharusan dibebankan kepada kita yang merdeka untuk dilaksanakan. Misalnya kewajiban menjalankan aturan agama. Dalam hal ini kita bukan menjadi orang tertindas, sebab kewajiban itu baik untuk perkembangan iman kita. Demikian pula kewajiban belajar dan sebagainya. Kebaikan ini merupakan tuntutan agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Kewajiban juga membuat kita menghargai manusia lain, misalnya kewajiban antri. Ini bukan penindasan tapi kita menghargai sesama sebagai manusia yang juga mempunyai kepentingan yang sama dengan kita.
Apakah penguasa kita adalah orang yang bertanggungjawab? Para anggota dewan adalah orang yang dengan sadar dan bebas mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Dia tahu bahwa tugas anggota dewan perwakilan rakyat adalah mewakili rakyat yang memilihnya, membuat tata aturan agar masyarakat dapat hidup bersama lebih baik, menjadi kepanjangan lidah rakyat yang diwakilinya dan masih banyak lagi. Apakah para anggota dewan itu sudah melakukan kewajibannya sebagai anggota dewan? Sering kali hal yang diributkan hanya soal hak bukan kewajibannya. Hak untuk mendapatkan ruang kerja yang megah. Mobil dinas yang baru. Jaminan hidup yang lebih baik dan lain sebagainya. Akibat terlalu memikirkan hak apa yang akan diperolehnya maka dia mengabaikan kewajibannya dan tidak mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah didapatnya dari rakyat yang memilihnya.
Hal semacam ini tidak saja terjadi pada anggota dewan perwakilan rakyat. Banyak penguasa yang bertindak sama. Mereka sangat sulit bila dimintai pertanggungjawaban atas jabatan dan tugas yang disandangnya. Kasus Sumiati yang disiksa majikannya di Madinah menjadi kasus yang dilemparkan kian kemari tapi tidak ada satu pun orang yang berani mengatakan “Saya bertanggungjawab atas kasus ini.” Dalam diskusi kasus ini orang cenderung saling melemparkan tanggungjawab pada pihak lain. Demikian pula dalam kasus kecelakaan kereta api yang menelan banyak kurban, lumpur Lapindo dan masih banyak lagi dimana tidak ada satu pun orang yang berani mengatakan bahwa dialah yang bertanggungjawab. Kalau toh ada orang yang dinyatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab biasanya adalah orang kecil dengan jabatan rendah. Padahal orang berjabatan rendah biasanya orang tidak bebas, sebab dia tidak mampu melawan apa kata atasan. Maka negeri ini akan terus kacau sejauh tanggungjawab masih menjadi sesuatu yang dihindari oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar